Mengapa Proyek Publik Mandek? Belajar dari Why Nothing Works

Pernahkah kamu merasa jengkel melihat pembangunan jalan yang tak kunjung selesai atau harga rumah yang semakin tidak masuk akal? Mengapa proyek infrastruktur besar, seperti jalur kereta cepat atau penyediaan energi bersih, sering kali mandek dalam waktu lama dan anggarannya membengkak berkali-kali lipat?

Dalam buku Why Nothing Works, Marc J. Dunkelman mencoba membedah teka-teki ini. Ia menjelaskan bahwa masalah ini bukan sekadar soal politisi yang korup atau kendala teknis di lapangan, melainkan ada akar masalah yang lebih dalam pada cara sistem kita bekerja.

Akar Masalah Kelumpuhan Birokrasi

Dunkelman berpendapat bahwa hambatan pembangunan yang kita lihat saat ini berakar pada pergeseran mendasar dalam gerakan progresif selama beberapa dekade terakhir. Dahulu, fokus utama gerakan ini adalah membangun otoritas pusat yang cakap agar lembaga publik mampu menyelesaikan masalah-masalah besar secara efisien.

Namun, fokus tersebut telah bergeser. Alih-alih memperkuat kemampuan pemerintah untuk bertindak, gerakan ini justru lebih fokus pada penyebaran kekuasaan ke sebanyak mungkin pihak. Niat awalnya sangat mulia, yaitu untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang dari penguasa.

Sayangnya, pembagian wewenang yang terlalu luas ini justru menciptakan kebuntuan. Alih-alih menciptakan pengawasan yang sehat, sistem ini justru melahirkan birokrasi yang kaku dan kehilangan kemampuan untuk mengambil keputusan penting yang dibutuhkan masyarakat.

Dilema Kekuasaan: Hamilton vs Jefferson

Untuk memahami mengapa hal ini terjadi, Dunkelman mengajak kita melihat pertentangan abadi dalam sejarah politik Amerika, yaitu antara dua pemikiran besar: Hamiltonian dan Jeffersonian.

• Dorongan Hamiltonian: Berfokus pada penarikan kekuatan ke pusat untuk mengelola ekonomi dan menjaga ketertiban secara efisien. Tujuannya adalah agar masalah besar bisa diselesaikan dengan cepat melalui otoritas yang kuat.
• Dorongan Jeffersonian: Berusaha membagi wewenang ke tingkat daerah atau sebanyak mungkin pihak untuk memastikan tidak ada penguasa yang bertindak semena-mena.

Masalah muncul karena gerakan progresif modern cenderung terlalu condong ke arah Jeffersonian. Kaum reformis sering kali terlalu sibuk menumpuk aturan untuk membatasi wewenang pejabat publik. Akibatnya, pemerintah justru menjadi tidak berdaya untuk menyelesaikan pekerjaan mendasar, seperti mengurus izin usaha atau memperbaiki infrastruktur di sekitar kita.

Dunkelman memberikan contoh sejarah melalui sosok Robert Moses di New York. Moses memiliki kekuasaan terpusat yang sangat besar, yang memungkinkannya membangun jaringan jalan tol dan jembatan dengan sangat cepat. Namun, kecepatan ini datang dengan harga mahal: ia sering mengabaikan keluhan warga dan menghancurkan komunitas demi proyeknya. Trauma terhadap gaya kepemimpinan yang "sombong" inilah yang kemudian memicu gerakan untuk membatasi kekuasaan pemerintah secara ekstrem.

Fenomena Vetokrasi dan Dampaknya

Akibat dari upaya membatasi kekuasaan yang berlebihan tersebut, muncullah sebuah fenomena yang disebut Dunkelman sebagai vetokrasi (vetocracy). Vetokrasi adalah suatu keadaan di mana terlalu banyak pihak memegang hak veto untuk menghentikan sebuah prakarsa atau proyek publik.

Tumpukan aturan pengawasan dan jalur gugatan hukum yang terbuka lebar membuat setiap proyek pembangunan menjadi sangat rumit. Setiap kelompok merasa memiliki hak untuk menghalangi, sehingga pembangunan sering kali terjebak dalam proses hukum yang berlarut-larut.

Contoh nyata dari dampak vetokrasi ini bisa kamu lihat pada masalah perumahan. Di banyak wilayah, aturan tata kota di tingkat lokal sering kali digunakan oleh warga untuk menolak pembangunan rumah baru yang lebih padat. Akibatnya, pasokan perumahan tidak mampu mengejar kebutuhan warga, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga properti yang sangat tinggi.

Hal serupa juga terjadi pada proyek energi bersih. Proyek transmisi listrik yang bertujuan menyediakan energi terbarukan sering kali terhenti karena banyaknya pihak yang bisa mengajukan keberatan, yang pada akhirnya membuat biaya proyek membengkak secara drastis.

Mencari Keseimbangan Baru

Lalu, apakah kita harus kembali ke sistem kekuasaan terpusat yang mengabaikan suara warga seperti era Robert Moses? Tentu saja tidak. Dunkelman menawarkan sebuah prinsip penyeimbang agar pemerintah kembali berdaya tanpa harus menjadi penguasa yang sewenang-wenang.

Prinsip utamanya adalah: memberi ruang bicara tanpa memberi hak veto. Artinya, warga tetap memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, memberikan masukan, dan merasa didengar dalam setiap proses pengambilan keputusan. Namun, keputusan akhir harus tetap berada di tangan pejabat atau lembaga yang berwenang agar proses pembangunan tidak lumpuh oleh gugatan yang tak berujung.

Dunkelman memberikan contoh keberhasilan dari pendekatan ini melalui penanganan bantuan korban peristiwa 11 September. Melalui wewenang khusus, pemerintah mampu mendengar setiap keluarga secara langsung dan memutuskan santunan secara cepat tanpa terhambat oleh proses pengadilan yang berlarut-larut.

Pemerintah perlu memiliki keberanian untuk mengambil keputusan demi kepentingan umum, namun tetap dalam koridor akuntabilitas yang sehat. Keseimbangan antara efisiensi pusat dan partisipasi publik adalah kunci agar masalah nyata warga, seperti perumahan terjangkau dan infrastruktur yang layak, dapat segera terselesaikan.

Ingin memahami lebih dalam tentang sejarah pergeseran kekuasaan ini dan bagaimana solusi konkret untuk mengatasi kelumpuhan birokrasi? Kamu bisa membaca ringkasan lengkap buku Why Nothing Works karya Marc J. Dunkelman hanya di BacaApps. Dapatkan wawasan mendalam untuk memahami dunia yang kita tinggali saat ini.

Baca ringkasan lengkapnya di BacaApps: Why Nothing Works karya Marc J. Dunkelman